Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: Peraturan Menteri
Total
4309 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Permentan/OT.010/4/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMENTAN/KR.100/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE ORGANIZATION
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PERMENTAN/PK.210/3/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/Permentan/TU.120/2/2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR: 05/Permentan/PP.200/2/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2018,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
2018,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2018,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TE
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN P
2017,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Halaman Awal
107
108
109
110
111
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
