Subjek: Kementerian Perdagangan

Total 34 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG SISTEM RESI GUDANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG SISTEM RESI GUDANG
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 00/, (Nal PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 00/, (Nal PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2024,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003,
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000,
Regulasi per halaman: