Total 22632 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHIN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHIN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL DAN PUPUK
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK MILITER (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK MILITER (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AN
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI P
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI P
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2012,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi