Total 22982 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 18 K/40/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 18 K/40/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 K/30/MEM/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK BALIK FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ SEBAGAI ST
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 K/30/MEM/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK BALIK FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ SEBAGAI ST
2003,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 901 K/30/MEM/2003 TANGGAL 30 JUNI 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.2.80-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA- KESELAMATAN, BAGIAN 2-80 MENGENAI P
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 901 K/30/MEM/2003 TANGGAL 30 JUNI 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.2.80-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA- KESELAMATAN, BAGIAN 2-80 MENGENAI P
2003,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 246.K/30/MEN/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI PEMUTUSAN SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA IN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 246.K/30/MEN/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI PEMUTUSAN SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA IN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1906 K/30/MEM/2001
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1906 K/30/MEM/2001
2001,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1693 K/34/MEM/2001 TANGGAL 22 JUNI 2001 TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1693 K/34/MEM/2001 TANGGAL 22 JUNI 2001 TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS
2001,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 145K/JO/MEM/2000
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 145K/JO/MEM/2000
2000,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1642 K/04/MEM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1642 K/04/MEM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2000,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEK
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOT
2018,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi