Total 22337 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.02/2023 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN INS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.02/2023 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN INS
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH PUSAT
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KESULTANAN OMAN (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KESULTANAN OMAN (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND TH
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 4 ON CO-TERMINAL RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATE (PROTOKOL 4 MENGENAI HAK CO-TERMINAL DI ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH N
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 4 ON CO-TERMINAL RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATE (PROTOKOL 4 MENGENAI HAK CO-TERMINAL DI ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH N
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOSTA RIKA (FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF COSTA RIC
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOSTA RIKA (FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF COSTA RIC
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVEN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SETANGGA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SETANGGA
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA
2024,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2024,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi