Total 22840 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 /PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 /PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJ
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.05/2021 TENTANG TATA CARA PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI SALDO KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.05/2021 TENTANG TATA CARA PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI SALDO KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 /PMK.05/2021 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 /PMK.05/2021 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIE
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS B
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS B
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK.08/2021 TENTANG DEALER UTAMA SURAT UTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK.08/2021 TENTANG DEALER UTAMA SURAT UTANG NEGARA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.07/2021 TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.07/2021 TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PAN
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 /PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 /PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.06/2018 TENTANG PENENTUAN NILAI BERSIH INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.06/2018 TENTANG PENENTUAN NILAI BERSIH INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 /PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 /PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BEA METERAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BEA METERAI
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.02/2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/PMK.02/2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.02/2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.02/2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIE
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.04/2021 TENTANG ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.04/2021 TENTANG ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.05/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.05/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2021,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi