Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3214 regulasi
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2018
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2018
2018,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
2018,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012
2012,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2010
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2010
2010,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2009,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/18/DPM tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangk
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/18/DPM tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangk
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/17/DPNP tentangPerubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/17/DPNP tentangPerubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/16/DPBPR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/16/DPBPR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/15/DPM tentang Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/15/DPM tentang Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/14/DSM tentang Penyempurnaan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/14/DSM tentang Penyempurnaan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/13/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/13/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/11/DLN tentangPerubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/11/DLN tentangPerubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.
2001,
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/10/DASP tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik
Surat Edaran Bank Indonesia no.3/10/DASP tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik
2001,
Regulasi per halaman: