Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3226 regulasi
SURAT EDARAN Nomor : SE-15/BC/2005 TENTANG IMPOR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
SURAT EDARAN Nomor : SE-15/BC/2005 TENTANG IMPOR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
2005,
SURAT EDARAN Nomor SE-14/BC/2005
SURAT EDARAN Nomor SE-14/BC/2005
2005,
SURAT EDARAN Nomor SE-13/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
SURAT EDARAN Nomor SE-13/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
2005,
SURAT EDARAN Nomor : SE- 10/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA
SURAT EDARAN Nomor : SE- 10/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA
2005,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 33/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM
SURAT EDARAN Nomor: SE- 33/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM
2005,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 32/BC/2005 TENTANG IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR
SURAT EDARAN Nomor: SE- 32/BC/2005 TENTANG IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR
2005,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 31/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
SURAT EDARAN Nomor: SE- 31/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
2005,
SURAT EDARAN Nomor SE-17/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
SURAT EDARAN Nomor SE-17/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
2005,
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI nomor: S-224/BC.2/2005 tentang Penegasan industri berbasis kehutanan yang diperkenankan untuk diekspor dan tata niaganya
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI nomor: S-224/BC.2/2005 tentang Penegasan industri berbasis kehutanan yang diperkenankan untuk diekspor dan tata niaganya
2005,
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor: S-16/BC/2005 tentang Penegasan terhadap petunjuk penyelesaian atas pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor: S-16/BC/2005 tentang Penegasan terhadap petunjuk penyelesaian atas pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 05 /BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM; •
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 05 /BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM; •
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11 /BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11 /BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: 08/BC/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: 08/BC/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PA
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
2005,
PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 02 /BC/2005 TENTANG ASURANSI YANG DPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 02 /BC/2005 TENTANG ASURANSI YANG DPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2005,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR – 01 /BC/2005 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR – 01 /BC/2005 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
2005,
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB
2003,
Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2003 Tentang Penegasan Pengertian Barang Modal dan Peralatan/Peralatan Pabrik sebagaimana Dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2003 Tentang Penegasan Pengertian Barang Modal dan Peralatan/Peralatan Pabrik sebagaimana Dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
2003,
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-03/BC/2002 TANGGAL 11 JANUARI 2002 TENTANG PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-03/BC/2002 TANGGAL 11 JANUARI 2002 TENTANG PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU
2002,
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL
2002,
SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA
SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA
1999,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
Regulasi per halaman: