Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3226 regulasi
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 1951
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 1951
1951,
SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
SURAT EDARAN NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P
SURAT EDARAN NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
SURAT EDARAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 1983, SEMA NO. 21 TAHUN 1983, SEMA NO. 1 TAHUN 1987 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 1998
SURAT EDARAN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 1983, SEMA NO. 21 TAHUN 1983, SEMA NO. 1 TAHUN 1987 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 1998
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGIRIMAN LAPORAN KASASI/BERKAS PERKARA KASASI PIDANA
SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGIRIMAN LAPORAN KASASI/BERKAS PERKARA KASASI PIDANA
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN/PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN
SURAT EDARAN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN/PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2009
SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2009
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2009,
SURAT EDARAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA
SURAT EDARAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA
2008,
SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA
SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA
2008,
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM
2008,
SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
2008,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
2008,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
2011,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
2012,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIL
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIL
2011,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PERNGADILAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PERNGADILAN
2020,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH
2014,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNA
2021,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
2016,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2020,
Regulasi per halaman: