Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3241 regulasi
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG POKOK – POKOK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG POKOK – POKOK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN AWAL RINTISAN USAHA BISNIS (START-UP)
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN AWAL RINTISAN USAHA BISNIS (START-UP)
2016,
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI EKONOMI KREATIF
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014
2014,
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
2011,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
2011,
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA M
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA M
2014,
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT
2016,
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
2016,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP
2012,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN FUMIGASI ARSIP
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN FUMIGASI ARSIP
2017,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENY
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENY
2017,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2017,
Regulasi per halaman: