Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3094 regulasi
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
2001,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
1996,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2002,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2005,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
1997,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
2001,
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWA
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWA
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKI
2009,
PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2009,
BUKU PANDUAN SURAT SAH DAN TIDAK SAH
BUKU PANDUAN SURAT SAH DAN TIDAK SAH
2009,
BERITA ACARA NOMOR : 133/BA/VIII/2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
BERITA ACARA NOMOR : 133/BA/VIII/2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
2009,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2546/15/VIII/2008 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 MENJADI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2546/15/VIII/2008 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 MENJADI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
2008,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PEMILU 2009
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PEMILU 2009
2008,
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 860/15/IV/2008 TENTANG TAHAPAN JADWAL PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI CALON PERSEORANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 860/15/IV/2008 TENTANG TAHAPAN JADWAL PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI CALON PERSEORANGAN
2008,
SURAT EDARAN NOMOR 859/15/IV/2008 TENTANG PEMBENTUKAN DA PENGANGKATAN PPK, PPS, DAN PETUHAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009
SURAT EDARAN NOMOR 859/15/IV/2008 TENTANG PEMBENTUKAN DA PENGANGKATAN PPK, PPS, DAN PETUHAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009
2008,
PENETAPAN ANGGOTA KIP ACEH DAN KPU PROVINSI
PENETAPAN ANGGOTA KIP ACEH DAN KPU PROVINSI
2008,
DAFTAR FORMULIR PENDAFTARAN, PENELITIAN, VERIFIKASI FAKTUAL, DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009
DAFTAR FORMULIR PENDAFTARAN, PENELITIAN, VERIFIKASI FAKTUAL, DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009
2008,
POKOK-POKOK PENJELASAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
POKOK-POKOK PENJELASAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2008,
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENERIMAAN BERKAS DAN PEMERIKSAAN SERTA VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENERIMAAN BERKAS DAN PEMERIKSAAN SERTA VERIFIKASI PEMENUHAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
2008,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
2018,
Regulasi per halaman: