Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA INFORMATIKA
PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA INFORMATIKA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN ARMADA NIAGA NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN ARMADA NIAGA NASIONAL
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
2024,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN UJI COBA DAN UNJUK KERJA (PROOF OF CONCEPT) TREM OTONOM DI IBU KOTA NUSANTARA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN UJI COBA DAN UNJUK KERJA (PROOF OF CONCEPT) TREM OTONOM DI IBU KOTA NUSANTARA
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TIM PERUNDING INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY (KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TIM PERUNDING INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY (KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN)
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024-2029
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024-2029
2024,
Regulasi per halaman: