Kategori: Peraturan Pusat

Total 7720 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENT ANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENT ANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2014,
Regulasi per halaman: