Kategori: Peraturan Pusat

Total 7720 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAH
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (P
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (P
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEREBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEREBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELA
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
1994,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1994,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1990,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
1990,
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Tentang : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Tentang : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
1990,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
1990,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
1990,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
1990,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
1990,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG I R I G A S I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG I R I G A S I
1990,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1991 TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1991 TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN
1990,
Regulasi per halaman: