Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 632 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 …. TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 …. TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017
Regulasi per halaman: