Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.
Total 888 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
2018
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2018
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 247 TAHUN 2017 TENTANG UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 247 TAHUN 2017 TENTANG UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 218 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 218 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 197 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBELI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 197 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBELI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 180 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT UTAMA PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, KECAMATAN PUSAKANEGARA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 180 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT UTAMA PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, KECAMATAN PUSAKANEGARA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 166 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 166 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KP 99 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KP 99 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 64 TAHUN 2017 KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 64 TAHUN 2017 KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.289 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.289 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2008 (1429 H)
2008
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 79 TAHUN 1999 TENTANG STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 79 TAHUN 1999 TENTANG STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
1999
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.77 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.77 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 73 Tahun 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 73 Tahun 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
2004
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 60 TAHUN 1993 TENTANG MARKA JALAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 60 TAHUN 1993 TENTANG MARKA JALAN
1993
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
1995
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
2004
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
1999
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2004
Regulasi per halaman: