Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1903 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 / PMK.08/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 / PMK.08/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 / PMK. 04/ 20 17 TENT ANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 / PMK. 04/ 20 17 TENT ANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMIZ.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN \ NOMOR 101/ PMK.01/ 2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMIZ.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN \ NOMOR 101/ PMK.01/ 2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 /PMK.0 1/20 17 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 /PMK.0 1/20 17 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2017 TENT ANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2017 TENT ANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENT ANG i PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN IDANA DESA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENT ANG i PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN IDANA DESA
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 49 / PMK. 02 / 20 1 7 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 49 / PMK. 02 / 20 1 7 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.05/2017 i TENT ANG I: PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.05/2017 i TENT ANG I: PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 / PMK.05/ 2017 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 / PMK.05/ 2017 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPJ\N TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPJ\N TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TR.Ji.DE AREA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TR.Ji.DE AREA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TA RIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN TA RIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK. 010/2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG PENGATURAN KEWENANGANNYA BERALIH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK. 010/2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG PENGATURAN KEWENANGANNYA BERALIH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
2017
Regulasi per halaman: