Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1832 regulasi
PATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.07/2021 TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.07/2021 TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2021 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR, LEBIH BAYAR, DAN ALOKASI SEMENTARA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2021 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR, LEBIH BAYAR, DAN ALOKASI SEMENTARA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.01/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.01/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.01/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.01/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.02/2021 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.02/2021 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.02/202121 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.02/202121 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.06/2021 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME CRASH PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.06/2021 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME CRASH PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANDAR LAMPUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANDAR LAMPUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.05/2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYALURAN DANA PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM VALUTA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.05/2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYALURAN DANA PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM VALUTA ASING
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN, DAN VOUCER
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN, DAN VOUCER
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.03/2021 TENTANG PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL, METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA PEMETERAIAN KEMUDIAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.03/2021 TENTANG PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL, METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA PEMETERAIAN KEMUDIAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.07/2021 TENTANG RINCIAN DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.07/2021 TENTANG RINCIAN DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Regulasi per halaman: