Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7927 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF THE CENTER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF THE CENTER
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2002
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IKAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IKAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIRUT, LEBANON
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIRUT, LEBANON
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESI
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2002
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PEREKAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PEREKAYASA
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERIODIUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERIODIUM
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 T
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 T
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PROVINSI PAPUA
2002
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1989
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TE
2002
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTER
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1994 TENTANG HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1994 TENTANG HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
2002
Regulasi per halaman: