Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7630 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS BESERTA PROTOCOL (KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL)
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA AN
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNT
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL)
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENELITIAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA I
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 199
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE-10
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997
1997
Halaman Awal
92
93
94
95
96
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi