Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7927 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2019
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
2019
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
2019
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
1999
Regulasi per halaman: