Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7630 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O2 TAHUN 2016 TEMANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2O16 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2O16 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2006
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE
2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2016
Halaman Awal
245
246
247
248
249
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi