Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7928 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
2011
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
2011
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
2009
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
2009
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
2011
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2010
Regulasi per halaman: