Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7927 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG HARI OTONOMI DAERAH
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1994
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG -MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013
2013
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL)
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG TIM DOKTER PRESIDEN DAN PENASEHAT TIM DOKTER AHLI PRESIDEN
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO
1993
Halaman Awal
107
108
109
110
111
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
