Kiat Memahami Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
3718
2
Pemerintah Republik Indonesia
2022
Perppu, Cipta Kerja, UMKM, Investasi, Ekonomi
Perppu, Cipta Kerja, UMKM, Investasi, Ekonomi
Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.
List of Contents
Konsiderans
Konsiderans berisi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Menimbang
a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yzrng layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mErmpu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja;
d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan
terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/PUU-XVIII{ 2O2O, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;
g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate changel, dan terganggunya rantai pasokan (supplg chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi
investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
Read More
Mengingat
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Memutuskan
Berisi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemutusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menetapkan
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB I berisi ketentuan umum yang meliputi Definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Pasal 1 - Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
2. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten I kota.
11. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
12. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB II: ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB II mengatur asas-asas, tujuan, dan ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Asas - Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
a. pemerataan hak;
b. kepastian hukum;
c. kemudahan berusaha;
d. kebersamaan; dan
e. kemandirian.
(2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
Read More
Tujuan - Pasal 3
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industry nasional; dan
d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Read More
Ruang Lingkup - Pasal 4-5
Pasal 4
Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. pengenaan sanksi.
Pasal 5
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
Read More
Pasal 4 (a) - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha: Bab III
Berisi BAB III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari Pasal 7-79
Pasal 4 (b) - Ketenagkerjaan: Bab IV
Berisi BAB IV mengenai Ketenagakerjaan dari Pasal 80-84
Pasal 4 (c) - Kemudahaan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: Bab V
Berisi BAB V mengenai Kemudahaan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dari Pasal 85-104
Pasal 4 (d) - Kemudahan Berusaha: Bab VI
Berisi BAB VI mengenai Kemudahaan Berusaha dari Pasal 105-118
Pasal 4 (e) - Dukungan Riset dan Inovasi: Bab VII
Berisi BAB VII mengenai Dukungan Riset dan Inovasi dari Pasal 119-121
Pasal 4 (f) - Pengadaan Tanah: Bab VIII
Berisi BAB VIII mengenai Pengadaan Tanah dari Pasal 122-147
Pasal 4 (g) - Kawasan Ekonomi: Bab IX
Berisi BAB XI Kawasan Ekonomi dari Pasal 148-153
Pasal 4 (h) - Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional: Bab X
Berisi BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional dari Pasal 154-173
Pasal 4 (i) - Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja: Bab XI
Berisi BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja dari Pasal 174-176
Pasal 4 (j) - Pengawasan, Pembinaan, dan Pengenaan Sanksi: Bab XII
Berisi BAB XII Pengawasan, Pembinaan, dan Pengenaan Sanksi dari Pasal 177-179
BAB III: Peningkatan Ekosistm Investasi dan Kegiatan Berusaha
BAB III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Bagian Kesatu
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
Pasal 6 - UMUM
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
Read More
Bagian Kedua
Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dari Pasal 6 huruf (a); Pasal 7 ayat (7)
Pasal 7 - UMUM
(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya bahaya.
(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan; dan/atau
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan dengan memperhitungkan:
a. jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. risiko volatilitas.
(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 12) meliputi:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.
(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
Paragraf 2
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
Read More
Pasal 8 - Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pe1aku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Paragraf 3
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
Read More
Pasal 9 - Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Beresiko Menengah
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:
a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar.
(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar.
(4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
(5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
(6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.
Read More
Pasal 10 - Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Beresiko Tinggi
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan
b. izin.
(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
Read More
Pasal 11 - Pengawasan
Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (71 dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
Read More
Pasal 12 - Peraturan Pelaksanaan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Read More
Bagian Ketiga
Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha di Pasal 6 huruf (b); Pasal 13
Pasal 13 - UMUM
Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
Read More
Pasal 13 huruf (a) - (Pasal 14 s.d 20 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal 13 huruf (a) dari Pasal 14-20
Pasal 14
(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.
(3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
(4) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
Pasal 15
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum men5rusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.
(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Pasal 16
Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahlun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).
Pasal 17
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 18
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 19
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Pasal 20
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Gospasial
Pasal 13 huruf (b) - (Pasal 21 s.d 22 - Persetujuan Lingkungan)
Persetujuan Lingkungan Pasal 13 (b) dari Pasal 21-22
Pasal 21
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
Read More
Pasal 22
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 13 huruf (c) - (Pasal 23 s.d 25 - Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi)
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Pasal 13 (c) dari Pasal 21-22
Pasal 23
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; dan
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108).
Pasal 24
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Pasal 25
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Bagian Keempat
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi dari Pasal 6 huruf (c); Pasal 26
Pasal 26 - UMUM
Peizinan Berusaha terdiri atas sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. ketenaganukliran;
f. perindustrian;
g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
i. transportasi;
j. kesehatan, obat dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
o. pertahanan dan keamanan.
Read More
Pasal 27 - Kelautan dan Perikanan
Pasal 28 - Pertanian
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); dan
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20l4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
Pasal 29 - Pasal 28 huruf (a)
Pasal 30 - Pasal 28 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 31 - Pasal 28 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Pasal 32 - Pasal 28 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 33 - Pasal 28 huruf (e)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Pasal 34 - Pasal 28 huruf (f)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 35 - Kehutanan
Untuk memberikan kemudahan bagr masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Penzinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari. sektor kehutanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam:
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; dan
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
Pasal 36 - Pasal 35 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 37 - Pasal 35 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pasal 38 - Energi dan Sumber Daya Mineral
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Pasal 39 - Pasal 38 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 40 - Pasal 38 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 41 - Pasal 38 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Pasal 42 - Pasal 38 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 43 - Ketenaganukliran
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Pasal 44 - Perindustrian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 45 - Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor perdagangan, metrologr legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa.
Read More
Pasal 46 - Pasal 45 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 47 - Pasal 45 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Pasal 48 - Pasal 45 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Pasal 49 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Peizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan ralgrat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Pasal 50 - Pasal 49 huruf (a)
Pasal 51 - Pasal 49 huruf (b)
Pasal 52 - Pasal 49 huruf (c)
Pasal 53 - Pasal 49 huruf (d)
Pasal 54 - Transportasi
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Pasal 55 - Pasal 54 huruf (a)
Pasal 56 - Pasal 54 huruf (b)
Pasal 57 - Pasal 54 huruf (c)
Pasal 58 - Pasal 54 huruf (d)
Pasal 59 - Kesehatan, Obat, dan Makanan
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Pasal 60 - Pasal 59 huruf (a)
Pasal 61 - Pasal 59 huruf (b)
Pasal 62 - Pasal 59 huruf (c)
Pasal 63 - Pasal 59 huruf (d)
Pasal 64 - Pasal 59 huruf (e)
Pasal 65 - Pendidikan dan Kebudayaan
(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Read More
Pasal 66 - Pendidikan dan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Pasal 67 - Kepariwisataan
Pasal 68 - Keagamaan
Pasal 69 - Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizir:an Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Pasal 70 - Pasal 69 huruf (a)
Pasal 71 - Pasal 69 huruf (b)
Pasal 72 - Pasal 69 huruf (c)
Pasal 73 - Pertahanan dan Keamanan
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertahanan dan keamanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
Read More
Pasal 74 - Pasal 73 huruf (a)
Pasal 75 - Pasal 73 huruf (b)
Bagian Kelima
Penyederhanaan persyaratan Investasi pada sektor tertentu di Pasal 6 huruf (d); Pasal 76
Pasal 76 - UMUM
Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
Read More
Pasal 77 - Pasal 76 huruf (a)
Pasal 78 - Pasal 76 huruf (b)
Pasal 79 - Pasal 76 huruf (c)
BAB IV: Ketenagakerjaan
BAB IV membahas Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Bagian Kesatu Pasal 80 - UMUM
Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Bagian Kedua Pasal 81 - Pasal 80 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Bagian Ketiga Pasal 82 - Pasal 80 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sita Jaminan Sosial Nasional
Bagian Keempat Pasal 83 - Pasal 80 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Bagian Kelima Pasal 84 - Pasal 80 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlinudngan Pekerja Migran Indonesia
BAB V: Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
BAB V membahas mengenai Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Bagian Kesatu Pasal 85 - UMUM
Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Bagian Kedua Pasal 86 - Pasal 85 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Bagian Ketiga
Kriteria Usah Mikro, Kecil, dan Menengah dari pasal 87
Bagian Ketiga Pasal 87 - Pasal 85 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Bagian Ketiga Pasal 103 - Pasal 85 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Bagian Keempat Pasal 88 - Basis Data Tunggal
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M yang terintegrasi.
(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M.
(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayal (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebdakan mengenai UMK-M.
(4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.
(5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama tanggal 2 November 2O22.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Read More
Bagian Kelima Pasal 89 - Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil
(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
(2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:
a. suatu rantai produk umum;
b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
(3) Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi
klaster dengan tahap pendirian/ legalisasi, pembiayaan,
penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan
pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui
perdagangan elektronik/non elektronik.
(41 Penentuan lokasi klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun
dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi,
keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi
usaha.
(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melaksanakan pendampingan sebagai upaya
pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi
dukungan manajemen, sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana.
(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
menyediakan dukungan sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang
meliputi:
a. lahan lokasi klaster;
b. aspek produksi;
c.
infrastruktur;
d. rantai nilai;
e. pendirian badan hukum;
f.
sertifikasi dan standardisasi;
g. promosi;
h. pemasaran;
i.
j.
digitalisasi; dan
penelitian dan pengembangan.
(7) Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan
terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
SK No 137208A
(8) Pemerintah . .
Read More
Bagian Keenam Pasal 90 - Kemitraan
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
l2l Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
(5) Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja,
penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Read More
Bagian Ketujuh Pasal 91 - Kemudahaan Perizinan Berusaha
Bagian Kedelapan
Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Bagian Kesembilan
Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/ Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan dan Inkubasi
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100
Pasal 101
Pasal 102
Bagian Kesepuluh
Partisipasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Infrastruktur Publik (Jalan)
Pasal 103
Pasal 104
BAB VI: Kemudahan Bersama
BAB VI membahas mengenai Kemudahan bersama dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Bagian Kesatu
Kemudahan Bersama dari Pasal 4 huruf (d); Pasal 105
Pasal 105 - UMUM
Bagian Kedua
Keimigrasian dari Pasal 106
Pasal 106 - Pasal 105 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Bagian Ketiga
Paten dari Pasal 107
Pasal 107 - Pasal 105 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Bagian Keempat
Merek dari Pasal 108
Pasal 108 - Pasal 105 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Bagian Kelima
Perseroan Terbatas dari Pasal 109
Pasal 109 - Pasal 105 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Bagian Keenam
Undang-Undang Gangguan dari pasal 110
Pasal 110 - Pasal 105 huruf (e)
Staatsblad Tahun1926 Nomor 266 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-undang Gangguan
Bagian Ketujuh
Perpajakan dari Pasal 111-114
Pasal 111 - Pasal 105 huruf (f)
Pasal 112 - Pasal 105 huruf (g)
Pasal 113 - Pasal 105 huruf (h)
Pasal 114 - Pasal 105 huruf (h)
Bagian Kedelapan
Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dari Pasal 115
Pasal 115 - Pasal 105 huruf (i)
Bagian Kesembilan
Wajib Daftar Perusahaan dari Pasal 116
Pasal 116 - Pasal 105 huruf (j)
Bagian Kesepuluh
Badan Usaha Milik Desa
Pasal 117 - Pasal 105 huruf (k)
Bagian Kesebelas
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 118 - Pasal 105 huruf (l)
BAB VII: Dukungan Riset dan Inovasi
BAB VII membahas Dukungan Riset dan Inovasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Pasal 119
Dukungan Riset dan Inovasi dari Pasal 4 huruf (e); Pasal 119
Pasal 120 - Pasal 119 huruf (a)
Pasal 121 - Pasal 119 huruf (b)
BAB VIII: Pengadaan Tanah
BAB VII membahas Dukungan Riset dan Inovasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Bagian Kesatu
Pengadaan Tanah dari Pasal 4 huruf (f); Pasal 122
Pasal 122 - UMUM
Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.
Read More
Bagian Kedua
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dari Pasal 123
Pasal 123 - Pasal 122 huruf (a)
Bagian Ketiga
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari Pasal 124
Pasal 124 - Pasal 122 huruf (b)
Bagian Keempat
Pertanahan dari Pasal 125 s.d Pasal 146
Pasal 125 - Bank Tanah
Pasal 126 - Bank Tanah menjamin Ketersediaan Tanah dalam Rangka Ekonomi Berkeadilan
Pasal 127 - Wewenang dan Sumber Kekayaan Bank Tanah
Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.
Pasal 128 - Wewenang dan Sumber Kekayaan Bank Tanah
Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. pendapatan sendiri;
c. penyertaan modal negara; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Read More
Pasal 129 - Hak Pengelolaan
Pasal 130 - Daftar Badan Tanah dan Komite
Pasal 131 - Daftar Badan Tanah dan Komite
Pasal 132 - Dewan Pengawas
Pasal 133 - Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana bank Tanah
Pasal 134 - Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana bank Tanah
Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 135 - Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana bank Tanah
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 136 - Penguatan Hak Pengelolaan
Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
Pasal 137 - Kewenangan Hak Pengelolaan
Pasal 138 - Penyerahan Pemanfaatan bagian Tanah Hak Pengelolaan
Pasal 139 - Pembatalan Hak Pengelolaan
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan dan/ atau mencabut hak pengelolaan sebagian atau seluruhnya.
(2) Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Read More
Pasal 140 - Bagian Bidang Tanah
Pasal 141 - Pengendalian Pemanfaatan Hak atas Tanah
Pasal 142 - Hak Pengelolaan diatur dalam PP
Pasal 143 - Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing
Pasal 144 - Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Pasal 145 - Hak Guna Bangunan dan Rumah Susun
Pasal 146 - Pemberian Hak atas Tanah/ Hak Pengeloalaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang bawah Tanah
Pasal 147 - Tanda Bukti Hak
(perlu cekkkk)
BAB IX: Kawasan Ekonomi
BAB XI membahas Kawasan Ekonomi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Bagian Kesatu
Kawasan Ekonomi dari pasal 4 huruf (g); Pasal 148
Pasal 148 - UMUM
Pasal 148 huruf (a)
Pasal 148 huruf (b)
Pasal 148 huruf (c)
Bagian Kedua
Kawasan Ekonomi Khusus dari pasal 149 huruf (a); Pasal 150
Pasal 149
Kawasan ekonomi terdiri atas:
a. kawasan ekonomi khusus; dan
b. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Pasal 150
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20O9 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Bagian Ketiga
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari pasal 149 huruf (b); Pasal 151
Pasal 151 - UMUM
Psal 152 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Psal 153 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
BAB X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
BAB X membahas Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Bagian Kesatu
Investasi Pemerintah Pusat dari Pasal 154 s.d Pasal 172
Pasal 154 - UMUM (Maksud dan Tujuan Investasi Pemerintah Pusat)
Pasal 155 - Penunjukan Badan Layanan Umum
Pasal 156 - Lembaga Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat
Pasal 157 - Sumber Investasi Pemerintah Pusat
Pasal 158 - Modal Lembaga
Pasal 159 - Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal 160 - Asal Aset Lembaga
Pasal 161 - Pemeriksaaan Pengelolaan
Pasal 162 - Organ Lembaga bukan merupakan Penyelanggara Negara
Pasal 163 - Pertanggungjawsaban Lembaga Negara
Pasal 164 - Tata Kelola Lembaga diatur dengan PP
Pasal 165 - Lembaga Pengelola Investasi
Pasal 166 - Anggota Dewan Pengawas
Pasal 167 - Anggota Dewan Direktur
Pasal 168 - Persyaratan Anggota Dewan Pengawas
Pasal 169 - Pembentukan Dewan Penasihat
Pasal 170 - Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi
Pasal 171 - Pembubaran Lembaga Pengelola Investasi
Pasal 172 - Transaksi oleh Lembaga Pengelola Investasi
Bagian Kedua
Kemudahan Proyek Strategis Nasional dari Pasal 173
Pasal 173 - Kemudahan Proyek Srategis Nasional
BAB XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja
BAB XI membahas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read More
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja dari Pasal 4 huruf (i); Pasal 174
Pasal 174 - UMUM
Bagian Kedua
Administrasi Pemerintah dari Pasal 175
Pasal 175 - Administrasi Pemerintah
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah dari Pasal 176
Pasal 176 - Pemerintah Daerah
BAB XII: Pengawasan, Pembinaan, dan Pengenaan Sanksi
BAB XII membahas Pengawasan, Pembinaan, dan Pengenaan Sanksi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dari Pasal 4 huruf (j).
Read More
Pasal 177
Pasal 178
Pasal 179
BAB XIII: Ketentuan Lain-Lain
BAB XIII membahas Ketentuan Lain-Lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pasal 180
Pasal 181
BAB XIV: Ketentuan Peralihan
BAB XIV Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pasal 182
Pasal 183
BAB XV: Ketentuan Penutup
BAB XIV Ketentuan Penutup dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pasal 184
Pasal 185
Pasal 186
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
I. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 6
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 14
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 20
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 35
Pasal 37
Pasal 48
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 65
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal yang dihapus
Pasal 24
Pasal 27
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 72
Pasal yang disisipkan
14A
13A
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian, Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak atas Tanah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 7
Judul bagian kesatu pada bab V
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 22
Pasal 22A
Pasal 22B
Pasal 22C
Pasal 26A
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 60
Pasal 71
Pasal 75
Pasal 78A
Pasal yang dihapus
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 75A
Pasal yang disisipkan
Pasal 7A
Pasal 7B
Pasal 7C
Pasal 16A
Pasal 17A
Pasal 26B
Pasal 71A
Pasal 73A
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 32
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal yang disisipkan
Pasal 43A
Pasal 47A
Pasal 49A
Pasal 49B
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Informasi Geospasial
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Informasi Geospasial
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 7
Pasal 13
Pasal 17
pasal 18
Pasal 28
Pasal 55
Pasal yang dihapus
Pasal 12
Pasal 56
Pasal yang disisipkan
Pasal 22A
II. Persetujuan Lingkungan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 20
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 37
Pasal 39
Pasal 55
Pasal 59
Pasal 61
Pasal 63
Pasal 69
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 82
Pasal 88
Pasal 109
Pasal 111
Pasal 112
Pasal yang dihapus
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 36
Pasal 38
Pasal 40
Pasal 79
Pasal 93
Pasal 102
Pasal 110
Pasal yang disisipkan
Pasal 61A
Pasal 82A
Pasal 83B
Pasal 82C
III. Persetujuan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 15
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 37
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal yang dihapus
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 36
Pasal yang disisipkan
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 37A
Pasal 47A
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 19
Pasal 28
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 38
Pasal yang dihapus
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal yang disisipkan
Pasal 6A
IV. Kelautan dan Perikanan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 7
Pasal 25A
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 28A
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 35A
Pasal 36
Pasal 38
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 49
Pasal 89
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Pasal 94a
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 100B
Pasal 100C
Pasal 101
Pasal yang dihapus
Pasal 95
Pasal 96
Pasal yang disisipkan
Pasal 20A
Pasal 27A
V. Pertanian
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 24
Pasal 30
Pasal 35
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 58
Pasal 60
Pasal 67
Pasal 70
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 93
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 99
Pasal 103
Pasal yang dihapus
Pasal 31
Pasal 45
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 68
Pasal 105
Pasal 106
Pasal 109
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Variesta Tanaman
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 11
Pasal 29
Pasal 40
Pasal 43
Pasal 63
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Keberlanjutan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 19
Pasal 22
Pasal 32
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 86
Pasal 102
Pasal 108
Pasal yang dihapus
Pasal 111
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 15
Pasal 30
Pasal yang dihapus
Pasal 101
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 115
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 49
Pasal 52
Pasal 54
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 68
Pasal 73
Pasal 88
Pasal 90
Pasal 92
Pasal 100
Pasal 101
Pasal 122
Pasal 128
Pasal yang dihapus
Pasal 48
Pasal 51
Pasal 63
Pasal 126
Pasal 131
Pasal yang disisipkan
Pasal 35A
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian
Pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 131
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 22
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 36B
Pasal 36C
Pasal 37
Pasal 52
Pasal 54
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 62
Pasal 69
Pasal 72
Pasal 85
Pasal 88
VI. Kehutanan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan
Pasal yang diubah
Pasal 15
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 38
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 78
Pasal 80
Pasal yang disisipkan
Pasal 29A
Pasal 29B
Pasal 50A
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan Sanksi Administratif dan Tata cara Penerimaan negara bukan Pajak yang berasal dari denda Adminstratif di Bidang Kehutanan
Read More
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 7
Pasal 12
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 24
Pasal 28
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 96
Pasal 105
Pasal yang dihapus
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 111
Pasal 112
Pasal yang disisipkan
Pasal 12A
Pasal 17A
Pasal 110A
Pasal 110B
VII. Energi dan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal yang diubah
Pasal 162
Pasal yang disisipkan
Pasal 128A
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 7
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 13
Pasal 16
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 37
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 53
Pasal 54
Pasal yang dihapus
Pasal 20
Pasal 52
Pasal yang disisipkan
Pasal 51A
VIII. Ketenganukliran
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Pasal yang diubah
Pasal 4
Pasal 9
Penjelasan pasal 14
Pasal 17
Pasal 20
Pasal 25
Pasal 41
Pasal yang dihapus
Pasal 10
Pasal 18
Pasal yang disisipkan
Pasal 2A
Pasal 9A
IX. Perindustrian
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Pasal yang diubah
Pasal 15
Pasal 50
Pasal 53
Pasal 57
Pasal 59
Pasal 84
Pasal 101
Pasal 104
Pasal 105
Pasal 106
Pasal 108
Pasal 115
Pasal 117
Pasal yang dihapus
Pasal 102
Pasal yang disisipkan
Pasal 48A
Pasal 105A
Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
X. Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 11
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 17
Pasal 24
Pasal 30
Pasal 33
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 57
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 63
Pasal 65
Pasal 74
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100
Pasal 102
Pasal 104
Pasal 106
Pasal 109
Pasal 116
Pasal yang dihapus
Pasal 49
Pasal yang disisipkan
Pasal 77A
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Pasal yang diubah
Pasal 13
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 24
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 5
Pasal 7
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 16
Pasal 22
Pasal 25
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 44
Pasal 48
Pasal 50
Pasal 53
Pasal 55
Pasal yang disisipkan
Pasal 4A
Pasal 10A
Pasal 33A
Pasal 33B
Pasal 35A
Bab VIIA
Pasal 52A
Pasal 52B
Bab VIIB
Pasal 63A
Pasal 63B
Pasal 63C
XI. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman
Read More
Pasal yang diubah
Pasal 26
Pasal 29
Pasal 33
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 40
Pasal 42
Pasal 53
Pasal 55
Pasal 107
Pasal 109
Pasal 114
Pasal 134
Pasal 150
Pasal 151
Pasal 153
Pasal yang disisipkan
Bab IXA
Pasal 117A
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Pasal yang diubah
Pasal 16
Pasal 24
Pasal 26
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 43
Pasal 54
Pasal 56
Pasal 67
Pasal 107
Pasal 108
Pasal 113
Pasal 114
Pasal 117
Pasal yang dihapus
Pasal 30
Pasal 33
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 110
Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman
Read More
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Read More
Pasal yang diubah
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 20
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 38
Pasal 44
Pasal 59
Pasal 69
Pasal 72
Pasal 84
Pasal 89
Pasal 96
Pasal 99
Pasal 102
Pasal yang dihapus
Pasal 31
Pasal 36
Pasal 42
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 74
Pasal 92
Pasal 101
Pasal yang diubah
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 12
Pasal 17
Pasal 19
Pasal 38
Pasal 40
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 56
Pasal 70
Pasal 73
Pasal yang disisipkan
Pasal 40A
Pasal 75A
Pasal 117B
XII. Transportasi
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal yang diubah
Pasal 19
Pasal 36
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 43
Pasal 50
Pasal 53
Pasal 60
Pasal 78
Pasal 99
Pasal 126
Pasal 162
Pasal 165
Pasal 170
Pasal 173
Pasal 179
Pasal 185
Pasal 199
Pasal 220
Pasal 222
Pasal 302
Pasal 305
Pasal yang dihapus
Pasal 100
Pasal 101
Pasal 174
Pasal 175
Pasal 176
Pasal 177
Pasal 178
Pasal 180
Pasal 308
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perkeretaapian
Pasal yang diubah
Pasal 24
Pasal 28
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 77
Pasal 82
Pasal 107
Pasal 112
Pasal 135
Pasal 168
Pasal 188
Pasal 190
Pasal 191
Pasal 195
Pasal 196
Pasal 203
Pasal 204
Pasal 210
Pasal yang disisipkan
Pasal 24A
Pasal 32A
Pasal 33A
Pasal 80A
Pasal 116A
Pasal 116B
Pasal 185A
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran
Pasal yang diubah
Pasal 5
Pasal 9
Pasal 13
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 59
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 104
Pasal 106
Pasal 111
Pasal 124
Pasal 125
Pasal 126
Pasal 127
Pasal 129
Pasal 130
Pasal 133
Penjelasan Pasal 154
Pasal 155
Pasal 157
Pasal 158
Pasal 159
Pasal 163
Pasal 168
Pasal 169
Pasal 170
Pasal 171
Pasal 197
Pasal 204
Pasal 213
Pasal 225
Pasal 243
Pasal 273
Pasal 288
Pasal 289
Pasal 290
Pasal 291
Pasal 292
Pasal 293
Pasal 294
Pasal 295
Pasal 296
Pasal 297
Pasal 298
Pasal 299
Pasal 307
Pasal 308
Pasal 310
Pasal 313
Pasal 314
Pasal 321
Pasal 322
Pasal 336
Pasal yang dihapus
Pasal 30
Pasal 103
Pasal 107
Pasal yang disisipkan
Pasal 14A
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Penerbangan
Pasal yang diubah
Pasal 13
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 26
Pasal 30
Pasal 37
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 58
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 63
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 63
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 91
Pasal 93
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 100
Pasal 109
Pasal 112
Pasal 113
Pasal 114
Pasal 118
Pasal 119
Pasal 120
Pasal 130
Pasal 137
Pasal 138
Pasal 139
Pasal 205
Pasal 218
Pasal 219
Pasal 221
Pasal 222
Pasal 224
Pasal 225
Pasal 233
Pasal 237
Pasal 238
Pasal 242
Pasal 247
Pasal 249
Pasal 250
Pasal 252
Pasal 253
Pasal 254
Pasal 255
Pasal 256
Pasal 275
Pasal 277
Pasal 292
Pasal 294
Pasal 295
Pasal 317
Pasal 389
Pasal 392
Pasal 409
Pasal 414
Pasal 416
Pasal 418
Pasal 423
Pasal 426
Pasal 427
Pasal 428
Pasal yang dihapus
Pasal 14
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 48
Pasal 64
Pasal 99
Pasal 110
Pasal 111
Pasal 131
Pasal 132
Pasal 133
Pasal 215
XIII. Kesehatan, Obat, dan Makanan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal yang diubah
Pasal 30
Pasal 35
Pasal 60
Pasal 106
Pasal 111
Pasal 182
Pasal 183
Pasal 187
Pasal 188
Pasal 197
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Pasal yang diubah
Pasal 17
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 40
Pasal 54
Pasal 62
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Pasal yang diubah
Pasal 5
Pasal 9
Pasal 16
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal yang diubah
Pasal 11
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 36
Pasal 392
Pasal 68
Pasal 72
Pasal 74
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 88
Pasal 91
Pasal 133
Pasal 134
Pasal 135
Pasal 139
Pasal 140
Pasal 141
Pasal 142
Pasal yang dihapus
Pasal 87
Pasal yang disisipkan
Pasal 91A
XIV. Pendidikan dan Kebudayaan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Udang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Pasal yang diubah
Pasal 14
Pasal 17
Pasal 22
Pasal 78
Pasal yang dihapus
Pasal 79
XV. Kepariwisataan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Pasal yang diubah
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 26
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 54
Pasal yang dihapus
Pasal 16
Pasal 56
Pasal 64
XVI. Keagamaan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibdah Umrah
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 61
Pasal 63
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 99
Pasal 101
Pasal 103
Pasal 104
Pasal 106
Pasal 125
Pasal 126
Pasal yang disisipkan
Pasal 118A
Pasal 119A
XVII. Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Pasal yang diubah
Pasal 10
Pasal 12
Pasal 39
Pasal yang dihapus
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Pasal yang diubah
Pasal 11
Pasal 28
Pasal 30
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 45
Pasal 47
Pasal yang dihapus
Pasal 46
Pasal 48
Pasal yang disisipkan
Pasal 34A
Pasal 34B
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Pasal yang diubah
Pasal 16
Pasal 25
Pasal 33
Pasal 55
Pasal 57
Pasal 58
Pasal yang dihapus
Pasal 34
Pasal yang disisipkan
Pasal 60A
XVIII. Pertahanan dan Keamanan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Pasal yang diubah
Pasal 11
Pasal 21
Pasal 38
Pasal 52
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal yang disisipkan
Pasal 69A
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal yang diubah
Pasal 15
XIX. Penanaman Modal
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
Pasal yang diubah
Pasal 2
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 18
Pasal 25
XX. Perbankan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal yang diubah
Pasal 22
XXI. Perbankan Syariah
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal yang diubah
Pasal 9
XXII. Ketenagakerjaan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal yang diubah
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 37
Pasal 42
Pasal 45
Pasal 417
Pasal 49
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 61
Pasal 64
Pasal 66
Judul Paragraf 1 pada Bab X
Pasal 67
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 84
Pasal 88
Pasal 92
Pasal 94
Pasal 95
Pasal 98
Pasal 151
Pasal 153
Pasal 156
Pasal 157
Pasal 160
Pasal 185
Pasal 186
Pasal 187
Pasal 188
Pasal 190
Pasal yang dihapus
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 46
Pasal 48
Pasal 65
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 152
Pasal 154
Pasal 155
Pasal 158
Pasal 159
Pasal 161
Pasal 162
Pasal 163
Pasal 164
Pasal 165
Pasal 166
Pasal 167
Pasal 168
Pasal 169
Pasal 170
Pasal 171
Pasal 172
Pasal 184
Pasal yang disisipkan
Pasal 61A
Pasal 88A
Pasal 88B
Pasal 88C
Pasal 88D
Pasal 88E
Pasal 88F
Pasal 90A
Pasal 90B
Pasal 92A
Pasal 151A
Pasal 154A
Pasal 157A
Pasal 191A
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Read More
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
XXIII. Program Jaminan Sosial
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal yang diubah
Pasal 18
Pasal yang disisipkan
Bagian ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal 46A
Pasal 46B
Pasal 46C
Pasal 46D
Pasal 46E
XXIV. Program Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 9
Pasal 42
XXV. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksana Perlindungan Pekerja Migran
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 51
Pasal 53
Pasal 57
Pasal yang disisipkan
Pasal 89A
XXVI. Koperasi
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 17
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 43
Pasal yang disisipkan
Pasal 44A
XXVII. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 12
Pasal 21
Pasal 26
Pasal 30
Pasal 35
Pasal yang dihapus
Pasal 25
Pasal yang disisipkan
Pasal 32A
XXVIII. Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Infrastruktur Publik
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
Pasal yang disisipkan
Pasal 53A
XXIX. Kemudahan Bersama
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerinta Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Read More
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 46
Pasal 54
Pasal 63
Pasal 71
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Pasal yang diubah
Pasal 3
Pasal 20
Pasal 82
Pasal 122
Pasal 123
Pasal 124
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pasal yang diubah
Pasal 20
Pasal 23
Pasal 25
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroran serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Read More
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 71
Pasal 32A
Pasal 153
Pasal yang disisipkan
Pasal 153A
Pasal 153B
Pasal 153C
Pasal 153D
Pasal 153E
Pasal 153F
Pasal 153G
Pasal 153H
Pasal 153I
Pasal 153J
5. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang lelang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Pasal yang diubah
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang lelang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Pasal yang diubah
Pasal 1A
Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Pasal yang diubah
Pasal 9
Pasal 11
Pasal 15
Pasal 17B
Pasal 19
Pasal 38
Pasal yang dihapus
Pasal 13A
Pasal 27A
Pasal yang disisipkan
Pasal 27B
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 74
Pasal yang disisipkan
Pasal 38A
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 87
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal yang diubah
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal yang dihapus
Pasal 49
Pasal 26
XXX. Dukungan Riset dan Inovasi
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal yang diubah
Judul Bab V
Pasal 66
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal yang diubah
Pasal 48
XXXI. Pengadaan Tanah
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal yang diubah
Pasal 8
Pasal 10
Pasal 14
Pasal 19
Pasal 24
Pasal 28
Pasal 34
Pasal 36
Pasal 40
Pasal 42
Pasal 46
Pasal yang disisipkan
Pasal 19A
Pasal 19B
Pasal 19C
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah sebagai Peraturan pelaksanaan pasal 135
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal yang diubah
Pasal 44
Pasal 73
XXXII. Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus
Pasal yang diubah
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 10
Pasal 13
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 19
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 30
Pasal 32
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 38
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 43
Pasal 47
Pasal 48
Pasal yang dihapus
Pasal 11
Pasal 20
Pasal 31
Pasal 44
Pasal 45
Pasal yang disisipkan
Pasal 8A
Pasal 24A
Pasal 24B
Pasal 24C
Pasal 32A
Pasal 33A
Pasal 38A
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagagan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Pasal yang diubah
Pasal 6
Pasal 73
Pasal 10
Pasal 11
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagagan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang
Pasal yang diubah
Pasal 9
XXXIII. Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang yang diubah beserta Peraturan Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Pasal yang diubah
Pasal 1
Pasal 24
Pasal 38
Judul bagian kelima dalam Bab VII
Pasal 39
Pasal 53
Pasal yang disisipkan
Pasal 39A
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Pasal yang diubah
Pasal 16
Pasal 250
Pasal 251
Pasal 252
Pasal 260
Pasal 349
Pasal 350
Pasal yang dihapus
Pasal 300
Pasal yang disisipkan
Pasal 292A
Pasal 402A