Peraturan Pusat - Regulasip

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No 92 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

No 91 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

No 90 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

No 90 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PE

No 89 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No 89 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

No 88 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA

No 88 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

No 87 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Filter

Peraturan Pusat - Regulations

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PE

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN