Lain-Lain - Regulasip

KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

No 37 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

PPS Nomor : 72/15/1/2004

No | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: DJ.II/270/2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH JAKARTA

No | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0379.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN

No f-833.pl.03.10 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-0378.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PRE CLEARANCE, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT

No f-0378.um.01.10 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

No f-458.iz.03.02 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-0378.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PRE CLEARANCE, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT

No f-0378.um.01.10 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

No f-458.iz.03.02 | Year 2004

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003

No 2833 | Year 2003

Institutions:

In Lain-Lain

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Filter

Lain-Lain - Regulations

KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PPS Nomor : 72/15/1/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: DJ.II/270/2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0379.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-0378.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PRE CLEARANCE, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-0378.UM.01.10 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PRE CLEARANCE, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-0131.IZ.03.02 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003