Regulations by Komisi Pemilihan Umum
138 Regulations found
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKIL
No 08 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
No 07 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN URUTAN NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 SETIAP PROVINSI SELURUH INDONESIA
No 06 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
No 02 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
No 02 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DE
No 01 | Year 2004
Institutions: Komisi Pemilihan Umum
In Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian