Kementerian Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No 17 | Year 2007

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No 7 | Year 2007

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA

No 33 | Year 2006

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

No 26 | Year 2006

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No 25 | Year 2006

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

No 12tahun | Year 2006

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No 25 | Year 2005

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

No 21 | Year 2005

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No 20 | Year 2005

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Kementerian Dalam Negeri

Filter

Regulations by Kementerian Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH